PENERAPAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST)

Refa, Afrialdo and Deaf, Wahyuni Ramadhani (2022) PENERAPAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (692kB)
	Text BAB 1.pdf Download (436kB)
	Text BAB 4.pdf Download (415kB)
	Text FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Tipikor mengatur tentang pidana bagi korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagaimana contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst PT.NKE. Rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomer 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomer 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst?, Jenis penelitian yuridis normatif; sumber data berasal dari data sekunder (terdiri atas bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier), teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan; teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Penerapan pidana 70% dari pidana maksimum terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi putusan Nomor 81/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst berupa penjatuhan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp 700.000.000 , uang pengganti sebesar Rp 85.490.234.737, dan pencabutan hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan telah terpenuhi. (2) Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 81/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst. Pertimbangan Yuridis: surat dakwaan, saksi, dan keterangan ahli dan pertimbangan non yuridis: keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Kata kunci: Pidana, Korporasi, Korupsi.

Actions (login required)

View Item