PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN TAGIHAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN LISTRIK DI PT. PLN (PERSERO) RAYON BELANTI KOTA PADANG OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG

AMRINA, RUSYADA (2018) PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN TAGIHAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN LISTRIK DI PT. PLN (PERSERO) RAYON BELANTI KOTA PADANG OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text amrina.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI KASET.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN TAGIHAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN LISTRIK DI PT.PLN (PERSERO) RAYONBELANTI KOTA PADANG OLEH BADAN PENYELESAIANSENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG Amrina Rusyada 1 , Syafril 1 , Elyana Novira 1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email : adikamrina@gmail.com Abstrak Banyaknya kasus yang merugikan konsumen pengguna jasa PT. PLN (Persero). Terlihat dengan adanya kesalahan tagihan untuk melakukan pembayaran yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah proses Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan masalah kesalahan tagihan pembayaran tunggakan listrik di PT. PLN (Persero ) Rayon Belanti Kota Padang? 2). Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi kesalahan tagihan pembayaran tunggakan listrik di PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Kota Padang?. Metode penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Analisis data yang digunakan dengan kualitatif. Hasil penelitian adalah : 1). Proses penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang antara konsumen dengan PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Kota Padang yakni Majelis hakim menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi, Majelis bertindak aktif dalam memberikan nasehat, petunjuk, saran. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan. 2). Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen secara preventif dan represif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Konsumen, BPSK

Actions (login required)

View Item