Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pasaman Barat dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Farisa Ummaira, Farisa (2023) Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pasaman Barat dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Other thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text FARISA UMMAIRA(19-027) COVER, HLM PENGESAHAN,PERSETUJUAN, ABSTRAK, DAFTAR ISI DAN PENDAHULUAN.pdf Download (746kB)
	Text FARISA UMMAIRA(19-027) KESIMPULAN, SARAN DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (19kB)
	Text FARISA UMMAIRA(19-027) FULLTEKS SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Anak korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana kasus ditangani Unit PPA sudah berperan dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah peranan Unit PPA Polres Pasaman Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual? (2) Apakah faktor penghambat Unit PPA Polres Pasaman Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, sumber data digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dengan studi dokumen dan wawancara, data analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Peranan Unit PPA Polres Pasaman Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu menerima laporan, mengintrogasi korban, pemeriksaan visum, menjamin kerahasiaan informasi, memberikan keamanan, keselamatan korban, dan memberi tahu perkembangan kasus kepada pelapor. (2) Faktor penghambat Unit PPA Polres Pasaman Barat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu faktor internal diantaranya lambat melakukan pengaduan, korban tidak ingin melapor, kurang alat bukti saksi, tidak ada bukti visum, korban tidak terbuka memberi keterangan. Faktor eksternal yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurang koordinasi lembaga penegak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual

Actions (login required)

View Item