Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kampanye Hitam Di Media Sosial Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Sumatera Barat)

Bima, Bima and Uning, Pratimaratri and Helmi, Chandra (2023) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kampanye Hitam Di Media Sosial Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Sumatera Barat). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text Skripsi 1 (Cover, Lembar Pengesahan dan Persetujuan, Abstrak, Daftar Isi).pdf Download (1MB)
	Text Skripsi 2 (BAB Pendahuluan).pdf Download (510kB)
	Text Skripsi 3 (BAB Penutup Kesimpulan dan Saran).pdf Download (187kB)
	Text Skripsi 4 (Daftar Kepustakaan).pdf Download (303kB)
	Text Skripsi 5 (Full Text).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tata cara pelaksanaan kampanye termuat didalam Pasal 267-339 BAB VII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku kampanye hitam (black campaign) di media sosial dalam pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Sumatera barat?. (2) Apa faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kampanye hitam (black campaign) di media sosial dalam pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Sumatera barat?. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-sosiologis (empiris). Lalu digunakan pula sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Maka ditarik simpulan : 1. Bawaslu berperan aktif dalam penegakan hukum tersebut. Ketika ditemukan dugaan kampanye hitam ketika pelaku adalah peserta, penyelenggara, dan tim kampanye maka Bawaslu menanganinya bersama Gakkumdu. Namun ketika yang melakukannya bukan penyelenggara, peserta kampanye, dan tim kampanye maka Bawsalu melimpahkannya ke Polri. 2. Dalam melakukan penegakan terdapat beberapa faktor yang menghambatnya yaitu faktor kebenaran dari syarat formil dan materil serta faktor perundang-undang.

Actions (login required)

View Item