PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Aldi, Landra and Nurbeti, Nurbeti (2023) PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text SKRIPSI ALDI LANDRA 1.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI ALDI LANDRA 2.pdf Download (367kB)
	Text SKRIPSI ALDI LANDRA 3.pdf Download (19kB)
	Text SKRIPSI ALDI LANDRA 4.pdf Download (231kB)
	Text SKRIPSI ALDI LANDRA ( 18-071 ).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Namun dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan hukum tidak maksimal. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum? (2) Apa Saja Kendala Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum? (3) Bagaimana Upaya Pemprov Sumbar Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Penerapan PERDA SUMBAR No. 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Hasil penelitian (1) Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan bantuan hukum hanya baru disediakan untuk bantuan hukum litigasi, dan belum tersedia untuk bantuan hukum non litigasi. (2) Kendala yang di hadapi oleh Pemprov Sumbar dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Berdasarkan menerapkan Perda No 13 tahun 2014 adalah anggaran dana sangat kecil dan syarat pemberian dana bantuan hukum hanya ke OBH yang terverifikasi (3) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk menganggarkan dana yang lebih besar untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum agar dapat terlaksana dengan baik dan menghimbau kepada OBH yang berada di Sumatera Barat untuk melakukan verifikasi. Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item