PENERAPAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI DI KOTA PADANG

Muhammad Arya, Fadhillah Ramadhan and Sanidjar, Pebrihariati (2023) PENERAPAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text upload 1.pdf Download (421kB)
	Text upload 2.pdf Download (299kB)
	Text upload 3 arya.pdf Restricted to Repository staff only Download (637kB)

Abstract

PENERAPAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI DI KOTA PADANG Muhammad Arya Fadhillah Ramadhan1, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universita Bung Hatta E-mail: muhamadarya691@gmail.com ABSTRAK Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi bahwa kesempatan Mutasi dilakukan paling singkat 2 Tahun dan paling lama 5 Tahun. Pemerintah Kota Padang melakukan penyegaran birokrasi dalam melakukan Mutasi dan promosi terhadap 384 pejabat struktural di Kota Padang. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah Penerapan Peraturan Badan Kepegwaian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian Daerah di Kota Padang? 2) Apa sajakah Kendala-Kendala yang dihadapi Badan Kepegwaian Daerah dalam pengurusan Mutasi Aparatur Sipil di Kota Padang? 3) Apa sajakah Upaya-Upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dalam mengatasi Kendala-Kendala Pengurusan Mutasi Aparatur Sipil Negara?. Metode Penelitian: Jenis Penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis, Sumber Data menggunakan Data Primer dan Data Sekunder, Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara. Serta Analisa Data menggunakan Analisi Kualitatif. Hasil Penelitian: 1)Penerapan Aturan Mutasi di Kota Padang telah sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Mutasi namun belum terlalu efektif 2)Kendala yang dihadapi Penambahan syarat Mutasi, masa keluar Surat Keputusan tidak dapat ditentukan, terkendalanya proses penyesuaian, dan adanya oknum yang melakukan tindakan kecurangan 3)Upaya yang dilakukan mengajukan permohonan Peta Jabatan, meminta Wali Kota Padang mempercepat penerbitan Surat Keputusan Mutasi, mengadakan sosialisasi, melakukan penempatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit. Kata Kunci: Penerapan, Mutasi, Kepegawaian

Actions (login required)

View Item