KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Puspa Sari, Sari and Dwi, Astuti Palupi (2023) KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER-DAFTAR ISI.pdf Download (905kB)
	Text BAB I.pdf Download (530kB)
	Text BAB IV.pdf Download (172kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (411kB)
	Text FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai Insurgent merupakan suatu kaum pemberontak di atur dalam Hukum Humaniter Internasional terkhususnya Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II 1977. Rumusan masalah: 1) bagaimanakah pengaturan pemberontak (insurgency) dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional? 2) bagaimanakah eksistensi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pengaturan mengenai pemberontak (Insurgency) dalam Hukum Humaniter diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977, dapat diberlakukan kepada insurgent ketika memenuhi syarat sebagai pihak dalam konflik bersenjata non-internasional, yaitu: Kelompok teroganisir dan melakukan kontrol atas sebagian wilayah di bawah komando bertanggung jawab, menggunakan senjata secara terbuka dan patuh pada hukum kebiasaan perang. 2) Eksistensi OPM berdasarkan Hukum Humaniter, dari pembuktian pada kriteria armed organized yang dimuat dalam Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 tidak dipenuhi secara keseluruhan oleh OPM. Sampai saat ini struktur kepemimpinan OPM tidak jelas, tidak memiliki wilayah kekuasaan yang luas serta dalam melakukan pemberontakan tidak mengindahkan hukum perang. Maka Eksistensi OPM ialah insurgent yang melakukan pemberontakan. Kata Kunci: Insurgency, OPM (Organisasi Papua Merdeka), Konflik Bersenjata Non-Internsaional, Hukum Humaniter Internasional

Actions (login required)

View Item