DEPORTASI WARGA NEGARA MALAYSIA OLEH IMIGRASI KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Rizki, Triputra Arima and Deswita, Rosra and Surya, Prahara (2020) DEPORTASI WARGA NEGARA MALAYSIA OLEH IMIGRASI KABUPATEN AGAM DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text 5 RIZKI TRIPUTRA ARIMA (1510012111145) COVER.pdf Download (210kB)
	Text 5 RIZKI TRIPUTRA ARIMA (1510012111145) ABSTRAK.pdf Download (193kB)
	Text 5 RIZKI TRIPUTRA ARIMA (1510012111145) BAB I.pdf Download (503kB)
	Text 5 RIZKI TRIPUTRA ARIMA (1510012111145) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text 5 RIZKI TRIPUTRA ARIMA (1510012111145) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (831kB)
	Text 5 RIZKI TRIPUTRA ARIMA (1510012111145) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)

Abstract

Deportasi diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Hukum Intenasional aturan tentang deportasi yang melebihi batas waktu izin tinggal terdapat dalam Pasal 13 UNCCPR The United Nation Covenant on Civil and Political Rights. Pada tanggal 15 Maret 2019 diketahui terjadinya kasus pelanggaran keimigrasian, yaitu pendeportasian Warga Negara Malaysia oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Agam karena melewati batas masa izin tinggal di Indonesia. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah proses pendeportasian Warga Negara Malaysia oleh Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Agam?, (2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Agam terhadap Warga Negara Malaysia?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Warga Negara Malaysia telah melewati proses prosedur pelaksanaan pendeportasian mulai dari masuk ke wilayah Indonesia hingga dideportasi yang telah sesuai dengan Undang-Undang, namun Pihak Imigrasi melakukan suatu kebijakan, yaitu mempercepat proses pendeportasian dikarenakan tidak adanya anggaran biaya di kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Agam. (2) Banyaknya hambatan dalam pelaksanaan proses pendeportasian Warga Negara Malaysia, yakni berupa tidak memiliki paspor yang sah, pihak kedutaan tidak mengakui kewarganegaraannya karena warga negara asing tersebut kedapatan oleh pihak imigrasi memalsukan paspor dan dokumen, faktor ekonomi, faktor kewarganegaraan ganda terbatas, minimnya informasi yang didapatkan, dan banyak Warga Negara Malaysia memberikan keterangan yang kurang dimengerti. Kata Kunci: Deportasi, Warga Negara Malaysia, Imigrasi, Hukum Internasional

Actions (login required)

View Item