KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI (Studi di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota)

Bunga, Aulia Putri and Sanidjar, Pebrihariati (2023) KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI (Studi di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text Skripsi 1 (Cover, Lembar Pengesahan, Abstrak, Bab Pendahuluan).pdf Download (1MB)
	Text Skripsi 2 (Bab Penutup dan Daftar Pustaka).pdf Download (720kB)
	Text Skripsi 3 (Full Text).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah berubah setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) membentuk peradilan adat nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Rumusan masalah :1)Bagaimanakah kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota; 2)Apasajakah kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota; 3)Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyusun peraturan nagari bersama Wali Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk membahas mengenai permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisa data yang diperoleh secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik wawancara langsung kepada responden. Dari Penelitian ini didapatkan bahwa kedudukan KAN di Nagari Sarilamak tidak sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari yang mana dalam Perda tersebut, KAN memiliki kedudukan tertinggi di dalam Pemerintahan Nagari. Sedangkan dalam pemerintahan Nagari Sarilamak, kedudukan tertinggi masih dilaksanakan oleh BAMUS. Kata Kunci : Kedudukan, Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari

Actions (login required)

View Item