Kajian Yuridis Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Wacana Kedudukan Polri Dibawah Naungan Kementerian Dalam Negeri)

Rizki Adhityo, Nugraha and Nurbeti, Nurbeti (2023) Kajian Yuridis Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Wacana Kedudukan Polri Dibawah Naungan Kementerian Dalam Negeri). Other thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text File 1fix.pdf Download (502kB)
	Text File 2.pdf Download (213kB)
	Text Full Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (765kB)

Abstract

ABSTRAK Kepolisian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diartikan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kedudukan POLRI dalam hal ini juga diperkuat dengan Kepres RI Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah: 1) Bagaimana Dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika berada dibawah Kementerian Dalam Negeri? 2) Bagaimana wacana kedudukan Kepolisan Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri terhadap perspektif Hukum Tata Negara? Jenis Penelitian menggunakan hukum normatif. Sumber data ialah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah kepustakaan. Analisis data ialah kualitatif. Hasil peneliatn dan pembahasan: 1) Dampak Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika berada dibawah Kementerian Dalam Negeri dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. 2) Kedudukan POLRI dibawah kementerian dalam negeri terhadap perspektif hukum tata negara bila dikaitkan dalam tiga pemisahan kekuasaan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, pada kewenangan penegakan hukumnya Polri akan berada pada kekuasaan eksukutif, semestinya harus pada kekuasaan yudikatif. Kata Kunci: Kedudukan, POLRI, Kementrian Dalam Negeri.

Actions (login required)

View Item