PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD MAKASSAR (Studi Perkara No. 1153K/Pid.Sus/2017)

Virayuni, Amanda Sikumbang and Syafridatati, Syafridatati (2023) PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD MAKASSAR (Studi Perkara No. 1153K/Pid.Sus/2017). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text COVER.pdf Download (203kB)
	Text BAB PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB PENUTUP.pdf Download (185kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (298kB)
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only until December 2023. Download (1MB)

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kotupsi, hakim dalam mengadili terdakwa menggunakan Pasal 12 huruf i undang-undang korupsi. Pada perkara Nomor 1153K/PID.SUS/2017 terdakwa berinisial AM, melakukan tindak pidana. dimana terdakwa AM meminta teman-teman dekatnya mencarikan suara pada Pileg 2009-2014, nantinya teman-teman AM mengerjakan 7 paket proyek di SKPD Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, tetapi ke-7 proyek tersebut tidak termasuk dalam usulan dan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2013. Rumusan Masalah: 1)Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam perkara No.1153K/Pid.Sus/2017. 2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar No.1153K/Pid.Sus/2017. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian 1)Hakim memutuskan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan. 2)Pertimbangan hakim terkait faktor Yuridis dan Non Yuridis yaitu faktor yuridis yaitu dakwaan, tuntutan, fakta hukum, alat bukti, keterangan terdakwa dan barang bukti sedangkan faktor non yuridis yaitu hal yang memberatkan dan meringankan. Kata Kunci: Penerapan Pidana, Korupsi, Pengadaan, Barang dan Jasa

Actions (login required)

View Item