PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SIAK

Hanifa, Sudirman and Zarfinal, Zarfinal (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SIAK. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (250kB)
	Text BAB I.pdf Download (332kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text BAB IV.pdf Download (159kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (275kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text Full Text - SKRIPSI HANIFA SUDIRMAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Di Indonesia, perolehan tanah biasanya dilakukan melalui jual beli. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan menandatangani akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan perubahan nama harus didaftarkan sebagai bukti yang sah. Namun karena rumitnya pengurusan jual beli tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka banyak masyarakat di Kabupaten Siak khususnya yang berada di Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bunga Raya; Kampung Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam; serta Kampung Simpang Perak Jaya dan Kampung Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan masih menggunakan praktik jual beli tanah melalui perjanjian di bawah tangan, yang tentunya menimbulkan kerugian terutama bagi pembeli tanah. Perumusan masalah adalah (1) Apa akibat hukum bagi pembeli yang melaksanakan perjanjian jual beli secara di bawah tangan terhadap kepemilikan hak atas tanah?, (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang melaksanakan perjanjian jual beli secara di bawah tangan terhadap kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Siak?. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, analisis data kualitatif. Berdasarkan analisis dan pembahasan data, penulis menyimpulkan bahwa jual beli di bawah tangan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Apabila terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah yang jual belinya dilakukan secara di bawah tangan, maka harus adanya perlindungan hukum bagi pembeli, dimana jual beli tersebut dijadikan sebagai alat bukti, meski kekuatan pembuktiannya lemah.

Actions (login required)

View Item