PERANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT (SUKU ANAK DALAM) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KIRANA PUNGKI APSARI, KIRANA PUNGKI APSARI (2018) PERANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT (SUKU ANAK DALAM) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text cover bab i.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi KIRANA PUNGKI APSARI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PERANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT (SUKU ANAK DALAM) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Kirana Pungki Apsari¹, Nurbeti, S.H.,M.Hum.¹, Suamperi, S.H.,M.H.¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email : kiranapungkiapsari@yahoo.com ABSTRAK Pemerintah Daerah Provinsi Jambi memiliki peranan penting dalam melestarikan kehidupan Suku Anak Dalam yang belakangan ini memprihatinkan, Suku Anak Dalam adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dilindungi keberadaannnya, Suku Anak Dalam telah kehilangan lahan pemukimannya. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam melindungi hak masyarakat suku anak dalam (2) Apa hambatan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam melestarikan kelangsungan hidup Suku Anak Dalam (3) Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menanggulangi hambatan dalam melindungi hak Suku Anak Dalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam melindungi hak masyarakat Suku Anak Dalam ada 2 yaitu studi kelayakan dan kegiatan program Komunitas Adat Terpencil (2) Hambatan yang dialami pemerintah provinsi jambi adalah lahan, budaya dan kebiasaan, administrasi kependudukan, pola pikir, rendahnya tingkat kepedulian masyarakat (3) upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menanggulangi hambatan dalam melindungi hak Suku Anak Dalam adalah komuikasi kepada Suku Anak Dalam, pemberdayaan dilakukan bertahap, kerja sama lintas sekotaral Provinsi dan Kabupaten, pembinaan Pendamping. Kata Kunci : Pemerintah Daerah; hak masyarakat adat

Actions (login required)

View Item