PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 SETELAH PERALIHAN DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG

SUCI MERCI SUNDARI NINGSIH, SUCI MERCI SUNDARI NINGSIH (2018) PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 SETELAH PERALIHAN DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

[img] Text
cover - bab i.pdf

Download (211kB)
[img] Text
suci.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (424kB)

Abstract

PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURANDAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 SETELAH PERALIHAN DARI PAJAKPUSAT MENJADI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG Suci Merci Sundari Ningsih¹, Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum.,¹, Dr. Maiyestati, S.H., M.H.,¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail : sucimerci1995@gmail.com Abstrak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun hampir seluruh realisasinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan BangunanPedesaan dan Perkotaan. Rumusan Masalah (1) Apa langkah-langkah yangdilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam pemungutan PBBuntuk meningkatkan PAD Kota Padang? (2) Bagaimana peranan PBB setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang? (3)Apa kendala dan upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam menyelesaikan pemungutan PBB setelah peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang? Metode penelitian yang penulis gunakan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan memakai sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan studi dokumen. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dapat disimpulkan (1) Langkah-langkah yang dilakukan adalah pendataan wajib pajak seluruh Kota Padang, pemutahiran data, peningkatan NJOP, dan peningkatan ZNT (2) PBB sangat berperan aktif karena dapat meningkatkan PAD Kota Padang (3) Kendalanya subjek dan objek pajak yang tidak ditemukan, adanya tanah pasum dengan melakukan upayapembentukkan UPTD dan mobil pelayanan keliling. Kata Kunci: Peranan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Hermanto UBH
Date Deposited: 11 May 2023 02:44
Last Modified: 11 May 2023 02:44
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/13483

Actions (login required)

View Item View Item