ARIANDA WIDHE WICAKSANA, ARIANDA WIDHE WICAKSANA (2018) PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.
Text
SKRIPSI CD.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
Text
ARIANDA WIDHE WICAKSANA cover bab i.pdf Download (970kB) |
Abstract
PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PADANG Arianda Widhe Wicaksana, Dr. Maiyestati, S.H., M.H 1 , Drs. Suparman Khan, M.Hum 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail: widhewicaksana@gmail.com Abstrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dibentuk dalam Peraturan Daerah Kota Padang dengan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kota Padang. Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah karena pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Rumusan masalah 1) peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017? 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017? 3) upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017? Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdapat pada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan. Data analisis yang digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu: (1) Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memberikan izin prinsip, izin lokasi pemanfaatan ruang, prosedur perizinan dan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mendirikan sarana Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Walikota Kota Padang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. (2) Kendala-kendala dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Padang yang semakin dinamis, kurangnya atau belum maksimal nya sosialisasi yang dilakukan mengenai penataan ruang khususnya (RTH). (3) Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Tata Ruang Kota Padang dalam Perencanaan Pengelolaan Taman Terbuka Hijau, rencana Pola Ruang Wilayah Kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang terbuka hijau di wilayah kota Padang. Kata Kunci: Peranan, Dinas Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Izin, Ruang.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Hermanto UBH |
Date Deposited: | 12 May 2023 04:04 |
Last Modified: | 12 May 2023 04:04 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/13521 |
Actions (login required)
View Item |