DAMPAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN DITINJAU DARI UU NO 12 TAHUN 1994

Chikha, Amyanti and Yusrizal, Yusrizal and NURHARMI, NURHARMI (2018) DAMPAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN DITINJAU DARI UU NO 12 TAHUN 1994. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

Text SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya ‘Sesuatu’. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya ‘Sesuatu’. Dampak negatif pembangunan tersebut tidak selalu di sadari dan atau tidak selalu tampak kepermukaan.Sumber perpajakan seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) diarahkan pada tujuan untuk kepentingan masyarakat oleh karenanya sebagian besar hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu aset pendapatan daerah yang setiap tahun anggarannya dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan di kelola oleh badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD). Menurut undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan pasal 18 rincian bagian daerah dari penerimaan PBB sebagai berikut: Untuk pemerintah pusat sebesar 10% dikembalikan lagi kepada daerah dengan rincian 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota. 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.Untuk daerah sebesar 90% dengan rincian: 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 9% untuk biaya pemungutan, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku juga dikembalikan sebagian kepada daerah kabupaten dan kota, atas peran serta mereka dalam ikut bekerjasama untuk mengamankan upaya pemungutan penerimaan PBB. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Instrument yang digunakan ialah panduan angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan sangat berpengaruh untuk keberhasilan pembangunan suatu daerah, akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak bumi dan bangunan terlihat pada tahun 2016-2017 banyak dari SPPT yang tidak terrealisasi dikarenakan adanya beberapa factor penghambat. Kata Kunci: UU No 12 Tahun 1994, PBB, Pembangunan

Actions (login required)

View Item