IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH DI JALAN KHATIB SULAIMAN KOTA PADANG

ANDRE PRATAMA, ANDRE PRATAMA (2018) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH DI JALAN KHATIB SULAIMAN KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text ANDRE PRATAMA cover dan bab i.pdf Download (356kB)
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (637kB)

Abstract

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH DI JALAN KHATIB SULAIMAN KOTA PADANG 1 Andre Pratama ,Dr.Boy Yendra Tamin,S.H.,M.Hum. 1 ,Nurbeti,S.H.,M.Hum. 1 1 Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E-Mail : Ap24560@gmail.com ABSTRAK Ruang yang berada di suatu negara pada umumnya digunakan dalam pembangunan suatu negara.Pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Pemanfaatan ruang ditunjukan sebagai pelaksanaan atas rencana tata ruang guna tercapainya pola dan struktur ruang. Izin Mendirikan Bangunan merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan yang berlaku. Negara membentuk peraturan khusus tentang penataan ruang yaitu Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Kota Padang sebagai daerah otonom membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Jalan Khatib Sulaiman yang merupakan Kawasan Perkantoran Pemerintah terdapat Bangunan Perdagangan dan Jasa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Masalah yang diteliti 1). Bagaimana pemanfaatan ruang melalui instrumen Izin Mendirikan Bangunan pada kawasan Khatib Sulaiman sebagai kawasan perkantoran 2). Tindakan Pemerintah Kota Padang terhadap Bangunan-bangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan di kawasan Khatib Sulaiman. Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis bersifat deskriptif. 1).Pemanfaatan ruang melalui intrumen Izin Mendirikan Bangunan pada kawasan Khatib Sulaiman sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 2).Tindakan pemerintah Kota Padang terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi pengenaan pajak. Kata kunci : Khatib Sulaiman , Pemanfaatan Ruang

Actions (login required)

View Item