ELISA ANDRIANI PUTRI, ELISA ANDRIANI PUTRI (2018) PELAKSANAAN PENETAPAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI TANJUNG BERINGIN KABUPATEN PASAMAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.
![]() |
Text
BAB I.baru.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ELISA ANDRIANI PUTRI cover bab i.pdf Restricted to Repository staff only Download (776kB) |
Abstract
Pelaksanaan Penetapan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman Elisa Andriani Putri 1, , Nurbeti SH.,MH 1 , Suamperi,SH.,MH 1 1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta e-mail: elisaandriani22@yahoo.com ABSTRAK Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam peraturan nagari (Pernag) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa) dengan pendapatan asli desa, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa tetapi aturan tersebut belum berjalan efektif di Nagari Tanjung Beringin, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang dana desa tersebut. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah Proses Penyusunan dan Penetapan dana desa di Nagari Tanjung Beringin Kabupaten Pasaman? 2) Kendala-Kendala apakah yang dihadapi dalam penyusunan dan penetapan dana desa? 3) Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan penetapan dana desa? Pendekatan penelitian yuridis sosiologis.Sumber data berupa data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen.Data dianalisis secara kualitatif.Simpulan hasil penelitian 1) Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 2) Kurang pemahaman masyarakat tentang dana desa yang mengakibatkan tidak efektifnya dana desa berjalan. 3) Pemerintah melakukan sosialisasi tentang dana desa agar masyarakat itu tahu guna dari dana desa dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat itu sendiri. Kata kunci: Dana Desa, Pemerintah, Nagari.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Hermanto UBH |
Date Deposited: | 23 Jun 2023 03:31 |
Last Modified: | 23 Jun 2023 03:31 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/13958 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |