FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) DI KOTA SOLOK

RAHMAT ARFENDI, RAHMAT ARFENDI (2018) FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) DI KOTA SOLOK. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text RAHMAT ARFENDI cover.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi RAHMAT ARFENDI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) di Kota Solok Rahmat Arfendi 1 1 , Nurbeti S.H., MH , Drs Suparman Khan M.Hum 1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email: Rahmatarfendy@gmail.com ABSTRAK Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan bahwa dapat memberikan pengaturan dan penjelasan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. Dalam melaksanan negara yang bersih dan bebas di Kota Solok harus melakukan tindakan dan pengawasan terhadap aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran kewenangan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1). Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan DPRD dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (2).Kendala-kendala apa saja yang ditemui DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (3).Upaya apa sajakah yang dilakukan DPRD untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer/ data dasar. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1. Dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah. 2. Kendala faktor internal yaitu: pendidikan, pengalaman, kondisi sosial ekonomi, program kerja dan sekretariat. Kendala faktor eksternal yaitu: perubahan peraturan perundang-undangan, rekrutmen partai politik dan partisipasi masyarakat. 3. Melakukan pengamatan lansung. Kata kunci: Pengawasan, DPRD, KKN

Actions (login required)

View Item