EKSISTENSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN PERIZINAN APOTEK MENURUT PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

MARTHA ANGGIT, MARTHA ANGGIT (2018) EKSISTENSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN PERIZINAN APOTEK MENURUT PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

[img] Text
MARTHA ANGGIT cover.pdf

Download (598kB)
[img] Text
SKRIPSI ANGGIT.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (958kB)

Abstract

EKSISTENSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN PERIZINAN APOTEK MENURUT PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN 1 Martha Anggit , DR. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H. , Suamperi, S.H., M.H. 1 1 1Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email : anggit_marta@yahoo.com ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada (DPMPPTSP) belum terealisasi dengan baik. Rumusan Masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin mendirikan apotek oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Pesisir Selatan? 3) Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Pesisir Selatan?Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, dengan Mendapatkan Data dari hasil studi dokumen dan wawancara, serta teknik analisa data dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkain angkaangka statistik. Hasil Penelitian adalah : 1) Pelaksanaan pemberian izin mendirikan apotek oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berlansung lama dan dipersulit. 2) Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pengurusan izin apotek adalah masyarakat kurang kritis terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta kurangnya pengetahuan staf kepegawaian tentang aturan di bidang pelayanan perizinan. 3) Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah berupa sosialisasi dengan memberikan pelayanan yang prima. Kata kunci : Eksistensi, Perizinan, Apotek

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Hermanto UBH
Date Deposited: 21 Jul 2023 01:41
Last Modified: 21 Jul 2023 01:41
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/14141

Actions (login required)

View Item View Item