PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGELOLAAN WISATA TANPA IZIN LINGKUNGAN DALAM PERKARA NOMOR 642/PID.SUS:LH/2019/PN.PDG

Zulpadli, Zulpadli and Uning, Pratimaratri and Yetisma, Saini (2020) PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGELOLAAN WISATA TANPA IZIN LINGKUNGAN DALAM PERKARA NOMOR 642/PID.SUS:LH/2019/PN.PDG. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text 18 ZULPADLI (1510012111002) COVER.pdf Download (194kB)
	Text 18 ZULPADLI (1510012111002) ABSTRAK.pdf Download (186kB)
	Text 18 ZULPADLI (1510012111002) BAB I.pdf Download (433kB)
	Text 18 ZULPADLI (1510012111002) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text 18 ZULPADLI (1510012111002) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text 18 ZULPADLI (1510012111002) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text 18 ZULPADLI (1510012111002) DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (18kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengelolaan harus memiliki izin lingkungan, salah satunya pengelolaan objek wisata berdasarkan izin pengelolaan wisata. Perkara Nomor 642/Pid.Sus:LH/2019 terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 109. Permasalahan penelitian ini adalah:(1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg? Jenis penelitian digunakan yuridis normatif; Sumber data adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 109 dijatuhi pidana oleh hakim penjara 1 tahun denda 1 Milyar. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg (1) Pertimbangan yuridis: tuntutan JPU, alat bukti, barang bukti. (2) Pertimbangan non yuridis: hal yang Memberatkan: tindak pidana lingkungan hidup sebagai kejahatan serius karena dampaknya luas. Hal yang Meringankan: terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, seorang abdi negara mempunyai tanggungan anak dan istri. Kata Kunci: penerapan, pidana, wisata, izin.

Actions (login required)

View Item