PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENERAPANNYA DI KABUPATEN PASAMAN

Febri, Naldi and Maiyestati, Maiyestati and Suparman, Khan (2020) PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENERAPANNYA DI KABUPATEN PASAMAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text 30 FEBRI NALDI (1510012111125) COVER.pdf Download (85kB)
	Text 30 FEBRI NALDI (1510012111125) ABSTRAK.pdf Download (72kB)
	Text 30 FEBRI NALDI (1510012111125) BAB I.pdf Download (175kB)
	Text 30 FEBRI NALDI (1510012111125) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text 30 FEBRI NALDI (1510012111125) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB)
	Text 30 FEBRI NALDI (1510012111125) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text 30 FEBRI NALDI (1510012111125) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (56kB)

Abstract

Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 tahun 2018 kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurunnya angka kemiskinan dari 7,67% pada tahun 2016 menjadi 6,67 pada tahun 2018, rata-rata mengalami penurunan 1%. Rumusan masalah: 1. Bagaimana cara penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan dan penerapannya di Kabupaten Pasamant. 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pasaman. 3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Pasaman. Metode penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer. Simpulan: 1. Cara penanggulangan kemiskinan yaitu pendataan penduduk miskin secara akurat dan terpadu, mengurangi pengeluaran beban masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan penguatan lembaga penanggulangan kemiskinan. 2. Kendala menghambat yaitu ketidakakuratan data dari penduduk, keterbatasan tenaga kerja dan rendahnya kemauan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan. 3. Upaya mengatasi kendala adalah P2BN, SLRT dan penambahan klasifikasi penerima bantuan. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan

Actions (login required)

View Item