PROSEDUR PELAKSAAN PENGHAPUSAN BARANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Syandi, Yusra Utama and Sanidjar, Pebrihariati and Suparman, Khan (2020) PROSEDUR PELAKSAAN PENGHAPUSAN BARANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text 25 SYANDI YUSRA UTAMA (1510012111037) COVER.pdf Download (189kB)
	Text 25 SYANDI YUSRA UTAMA (1510012111037) ABSTRAK.pdf Download (186kB)
	Text 25 SYANDI YUSRA UTAMA (1510012111037) BAB I.pdf Download (431kB)
	Text 25 SYANDI YUSRA UTAMA (1510012111037) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB)
	Text 25 SYANDI YUSRA UTAMA (1510012111037) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text 25 SYANDI YUSRA UTAMA (1510012111037) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text 25 SYANDI YUSRA UTAMA (1510012111037) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (276kB)

Abstract

Perubahan atas Peraturan Barang Milik Daerah tersebut merupakan Aset Negara pengelolaanya tidak hanya terhadap proses administrasinya saja, melainkan juga harus memperhatikan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tamabahan dalam pengaset. Permasalahannya yaitu 1) Bagaimana prosedur penghapusan barang milik daerah berupa aset di Kabupaten Pasaman Barat 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penghapusan aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. Metode pendekatan menggunakan penelitian hukum sosiologis yang didasarkan data primer.Sifat penelitian ini adalah deskriptif.Teknik data melalui wawancara dan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah atas usulan (SKPD) yang diusulkan oleh Pembantu Pengelola Barang tersebut akan mendapat persetujuan disposisi kepanitiaan dari Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang. Dari disposisi tersebut maka dapat dilakukan rapat kepanitiaan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.2).kendala dalam pelaksanaan penghapusan barang tersebut. Masalah muncul apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah |berganti pengurus, maka sangat dimungkinkan terjadinya suatu kerancuan atau ambigu terhadap barang yang akan dihapus. 3) Upaya BPKAD untuk Melakukan sosialisasi kepada SKPD dalam melaksanaan penghapusan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kata Kunci : Penghapusan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Actions (login required)

View Item