ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tania, Oktarisa and Uning, Pratimaratri (2023) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text File 1 Tania Oktarisa.pdf Download (690kB)
	Text File 2 Tania Oktarisa.pdf Download (131kB)
	Text File 3 Skripsi Full text Tania Oktarisa.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa juga. Maka lahirnya saksi pelaku yang biasa disebut dengan justice collaborator. Justice collaborator sangat membantu dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi ketentuan tentang justice collaborator di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Bagi Saksi Pelapor (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). Sedangkan perlindungaan justice collaborator dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permasalahan penelitian ini: (1) Bagaimanakah peran justice collaborator dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi? (2) Apa perlindungan hukum yang diberikan kepada justice collaborator dalam mengungkapkan sebuah tindak pidana korupsi?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : (1) justice collaborator berperan sebagai saksi sekaligus pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi (2) perlindungan hukum yang di dapatkan oleh justice collaborator adalalah saksi pelaku dia berhak untuk diberikan penasehat hukum, dan dia juga akan menerima keringan saksi hukuman.

Actions (login required)

View Item