IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG MASTERPLAN SMART CITY KOTA PADANG PANJANG DALAM PERWUJUDAN SMART GOVERNANCE

Rachmad, Rachbini and Sanidjar, Pebrihariati (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG MASTERPLAN SMART CITY KOTA PADANG PANJANG DALAM PERWUJUDAN SMART GOVERNANCE. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text i. COVER, HALAMAN PENGESAHANPERSETUJUAN, ABSTRAK, DAFTAR ISI, dan BAB PENDAHULUAN.pdf Download (855kB)
	Text ii. BAB KESIMPULAN SARAN dan DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (373kB)
	Text iii. FULL TEKS SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kemajuan teknologi informasi merupakan program utama terciptanya Masterplan Smart City pada Kota Padang Panjang. Implementasi Perwako Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Masterplan Smart City Kota Padang Panjang dalam perwujudan Smart Governance dapat dilihat pada terbentuknya dan terlaksananya PADUKO pada Disdukcapil Kota Padang Panjang. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah implementasi Smart City dalam perwujudan Smart Governance berdasarkan Perwako Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019, 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang Panjang terkait implementasi Smart City dalam perwujudan Smart Governance berdasarkan Perwako Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019, 3) Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Pemko Padang Panjang dalam perwujudan Smart Governance untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelayanan administrasi. Jenis penelitian ini hukum sosiologis. Sumber data digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Implementasi Perwako Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Masterplan Smart City Kota Padang Panjang dalam perwujudan Smart Governance dapat di implementasikan ke dalam tiga unsur yaitu pelayanan, birokrasi, dan kebijakan, 2) Kendala-kendala yang dilakukan oleh Pemko Padang Panjang yaitu kurangnya sumber daya aparatur, kurangnya sosialisasi, permasalahan jaringan, 3) Upaya-upaya yang dilakukan Pemko Padang Panjang yaitu menambah sumber daya aparatur, meningkatkan sosialisasi, dan meningkatkan fasilitas jaringan dengan melakukan perbaikan-perbaikan agar PADUKO dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.

Actions (login required)

View Item