TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 YANG DI LAKUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B DI KOTA PADANG

muhammad sulthan, farhan and Syafridatati, Syafridatati (2023) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 YANG DI LAKUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B DI KOTA PADANG. Diploma thesis, universitas bung hatta.

	Text cover,pengesahan,persetujuan dan pendahuluan.pdf Download (1MB)
	Text simpulan,saran,daftar pustaka.pdf Download (194kB)
	Text Muhammad Sulthan Farhan 18_168 fixx bgt.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Upaya mencapai tujuan rehabilitasi untuk narapidana, sistem pemasyarakatan menghadapi tantangan tentang operasional lembaga pemasyarakatan. Salah satu diantara tantanganya adalah pemberian asimilasi selama pandemi COVID-19. Pelaksanaan asimilasi diatur dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Proses implementasi asimilasi dirasa kompleks dan memerlukan efektivitas serta efisiensi dalam penerapan aturan. Rumusan masalah utama adalah: 1) bagaimana efektivitas pemberian asimilasi kepada narapidana selama pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B di Kota Padang? 2) apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana di tengah pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data dari studi kepustakaan, wawancara, dan dokumen. Hasil penelitian diperoleh 1)asimilasi terhadap narapidana berhasil mengurangi kepadatan di dalam Lapas serta membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, pemberian hak asimilasi memiliki persyaratan seperti masa tahanan yang telah dipenuhi dan bukan bagi narapidana residivis. 2)pelaksanaan hak asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B di Kota Padang menghadapi beberapa kendala, termasuk proses yang rumit dan memakan waktu untuk mendapatkan izin asimilasi, serta ketidaktersediaan keluarga penjamin bagi beberapa narapidana

Actions (login required)

View Item