PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)

DERIZK AGNA, MUBARAK and Deaf, Wahyuni Ramadhani (2023) PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER DLL.pdf Download (560kB)
	Text BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (194kB)
	Text BAB PENUTUPAN.pdf Download (32kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (32kB)
	Text SKRIPSI FULLTEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (843kB)

Abstract

ABSTRAK Peranan Intelijen Kejaksaan sangat dibutuhkan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Kejaksaan. Peranan intelijen Kejaksaan ini dapat dilihat pada kasus Jaksa PSM, dimana ditemukan tersangka utama JS alias JT. Intelijen Kejaksaan menetapan PSM sebagai tersangka setelah Intelijen Kejaksaan menemukan bukti foto PSM bersama JS alias JT, penangkapan dilakukan disalah satu negara yang dikunjungi PSM. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang?; 2) Apakah kendala yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang? Jenis penelitian yuridis empiris; sumber data primer (wawancara), sekunder (data pemeriksaan intelijen); data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Peranan Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Padang dapat terlihat dari proses pengungkapan perkara yang dilakukan berikut: menerima laporan dan informasi, perencanaan awal, penelusuran ke lapangan, penyelidikan, pengumpulan data atau bahan keterangan, pengolahan data keterangan, koordinasi dengan bagian Tindak Pidana Khusus, pemanggilan saksi dan terduga tersangka, menetapkan tersangka, pengalihan kasus ke bagian Tindak Pidana Khusus, evaluasi akhir; 2) Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, yaitu kurangnya SDM dan fasilitas yang kurang memadai. Kata kunci: peranan, intelijen, kejaksaan, korupsi

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hukum FH
Date Deposited:	05 Sep 2023 08:23
Last Modified:	05 Sep 2023 08:23
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/15853

Actions (login required)

View Item