MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN IMPLEMENTASINYA ATAS JABATAN BUPATI PESISIR SELATAN PERIODE 2021-2024

Afrizal, Chandra and Maiyestati, Maiyestati and Boy Yendra, Tamin (2023) MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN IMPLEMENTASINYA ATAS JABATAN BUPATI PESISIR SELATAN PERIODE 2021-2024. Masters thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER - BAB I.pdf Download (918kB)
	Text BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (566kB)
	Text Tesis AFRIZAL CHANDRA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Mekanismepemberhentiankepaladaerahberdasarkan UU No. 10 tahun 2016 telahdiaturdalampasal 173.Ada pemberhentian yang melibatkanatauatasinisiatif DPRD, dan ada yang tidakmelaluiinisiatif DPRDtetapilangsungdilakukan oleh Presiden, melaluikeputusanpengadilan yang sudahmempunyaikekuatanhukumtetap.Rumusanmasalah: (1) BagaimanakahMekanismePemberhentianKepalaDaerahBerdasarkanUU No 10 tahun 2016? (2)BagaimanakahImplementasiPengaturanPemilihanKepala Daerah atas Proses PelantikanRusma Yul Anwar dalamjabatansebagaiBupatiPesisir Selatan Periode 2021-2024? Penelitianinimenggunakanpenelitianhukumnormatif. Data yang digunakanmeliputi data primer, sekunder dan tersier. Data dianalisissecarakualitatif. Hasil Penelitian (1) MekanismepemberhentianKepala Daerah pada umumnyaadalahditetapkan oleh Presidenberdasarkanusulan DPRD Provinsisebagaihasilrapatparipurnamelaluimenteridalam negeri berdasarkanusulan DPRD kabupaten/kotasebagaihasilparipurnamelaluiGubernursebagai wakil pemerintahpusat.(2) PelaksanaanyaRusma Yul Anwar Bupatiterpilih yang bersangkutantetapdilantikmenjadiBupati, kemudiansetelahitudiberhentikansebagaiBupati. Kata Kunci: Mekanisme, Pemberhentian, Kepala Daerah.

Actions (login required)

View Item