KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA ) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Muhammad, Syafridho Akbar and Sanidjar, Pebrihariati and Suamperi, Suamperi (2020) KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA ) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text 67 MUHAMMAD SYAFRIDHO AKBAR (1610012111100) COVER.pdf Download (41kB)
	Text 67 MUHAMMAD SYAFRIDHO AKBAR (1610012111100) ABSTRAK.pdf Download (85kB)
	Text 67 MUHAMMAD SYAFRIDHO AKBAR (1610012111100) BAB I.pdf Download (195kB)
	Text 67 MUHAMMAD SYAFRIDHO AKBAR (1610012111100) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text 67 MUHAMMAD SYAFRIDHO AKBAR (1610012111100) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	Text 67 MUHAMMAD SYAFRIDHO AKBAR (1610012111100) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB)
	Text 67 MUHAMMAD SYAFRIDHO AKBAR (1610012111100) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (35kB)

Abstract

Dasar hukum pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Rumusan masalah:1) Apa saja Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman? 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman? 3) Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pembutan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Padang Pariaman? Pendekatan dalam penelitian ini adalah Hukum Sosiologis, dan menggunakan sumber data: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen yang dianalisa secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam mensukseskan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 sehingga Kabupaten Padang Pariaman dijadikan percontohan dalam pembuatan KIA di Provinsi Sumatera Barat. 2) Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman belum ada aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam memproses maupun mengalokasikan anggaran pembuatan KIA. 3) Upaya yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman membuat inovasi aplikasi “Disdukcapilceria” untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen. Kata Kunci: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KIA, Anak.

Actions (login required)

View Item