PENGATURAN ANGKUTAN LAUT MENURUT KONVENSI UNITED NATION CONVENTION THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA ( HAMBURG RULES 1978 ) TERHADAP KEGIATAN BONGKAR MUATAN BARANG DI PT PELINDO II TELUK BAYUR SUMATERA BARAT

REZKI FITRA RIDHONI, REZKI FITRA RIDHONI (2018) PENGATURAN ANGKUTAN LAUT MENURUT KONVENSI UNITED NATION CONVENTION THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA ( HAMBURG RULES 1978 ) TERHADAP KEGIATAN BONGKAR MUATAN BARANG DI PT PELINDO II TELUK BAYUR SUMATERA BARAT. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

PENGATURAN ANGKUTAN LAUT MENURUT KONVENSI UNITED NATION CONVENTION THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA ( HAMBURG RULES 1978 ) TERHADAP KEGIATAN BONGKAR MUATAN BARANG DI PT PELINDO II TELUK BAYUR SUMATERA BARAT Rezki Fitra Ridhoni1 , Deswita Rosra1 , Surya Prahara2 . 1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung hatta 2 Prodi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa, Universitas Bung Hatta E-mail: rezkifitraridhoni@gmail.com ABSTRAK Kegiatan bongkar muat barang merupakan salah satu kegiatan yang ada di Pelabuhan Indonesia, meliputi stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. United Nation Convention The Carriage Of Goods by sea (Hamburg Rules 1978) merupakan hukum tentang pengaturan angkutan laut international. Pada kegiatan bongkar muat, banyak masalah seperti keterlambatan sandar kapal, kelalaian operasional, lamanya waktu tunggu (dwelling time), serta claim-claim lain yang masih diberikan oleh pengguna jasa bongkar muat. Rumusan masalah yaitu 1) Pengaturan menurut konvensi United Nation Convention the carriage of goods by sea (hamburg rules 1978) terhadap kegiatan bongkar muatan barang? 2) Implementasi United Nation Convention The Carriage Of Goods By Sea (Hamburg rules 1978) terhadap kegiatan bongkar muatan barang di PT. Pelindo II Teluk Bayur? Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Hukum Sosiologis, menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara dan studi dokumen yang di analisa secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Pengaturan hamburg rules 1978 di Indonesia hanya sebagian yang diterapkan seperti pada definisi stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery, administrasi serta proses pengadilan. 2) Implementasi dalam penerapan hukumnya, Indonesia hanya sedikit mengarah kepada Hamburg Rules 1978 dan lebih mengarah kepada Peraturan Mentri No 60 Tahun 2014 dan SOP Perusahaan yang ada. Kata kunci : Pengaturan angkutan laut , Hamburg Rules 1978, Kegiatan Bongkar Muat

Actions (login required)

View Item