PENGAWASAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS 1 A KOTA PADANG)

RESTU AHMAD NOVAL, RESTU AHMAD NOVAL (2018) PENGAWASAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS 1 A KOTA PADANG). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text pdf gabung.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pengawasan Izin Tinggal Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing (WNA) DiTinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas 1 A Padang). Restu Ahmad Noval1 , Surya Prahara2 , Deswita Rosra1 . 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung hatta 2 Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa, Universitas Bung hatta E-mail : restu.noval1494@gmail.com ABSTRAK Bentuk pengawasan keimigrasian WNA diIndonesia memberikan pengaruh positif, Negatif. Dalam pelaksanaan pengawasan Petugas Imigrasi Kelas 1 A Padang mengacu pada ketentuan Internasional dan Nasional dan mengalami beberapa kendala. Rumusan masalah, (1) Bagaimanakah Pengaturan izin tinggal menurut Hukum Internasional, Hukum Nasional? (2) Bagaimanakah Prosedur Pengawasan Keimigrasian, proses adminstrasi penyelesaian tindakan deportasi terhadap WNA?. (3). Bagaimanakah Analisis kasus terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian yang dilakukan WNA? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Hukum Sosiologis, sumber data: primer, skunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, Studi dokumen. Data di analisis secara kualitatif, hasil penelitian ini: (1) WNA mempunyai Hak atas perlindungan hukum yang sama dengan warga Negara (equal before the law), diatur dalam Draft Articels On State Responsibility dan Konvensi Montevideo 1933. Sedangkan menurut hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. (2) Sistem pengawasan yang dilakukan Imigrasi kelas 1A Padang adalah untuk mengetahui persyaratan, ketentuan penderpotasian WNA, proses adminstrasi penyelesaian tindakan deportasi. (3). Penindakan Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian terhadap WNA, dari segi aturan telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, namun dalam pelaksanaan pengawasan, pendeportasian dinilai masih kurang optimal. Kata Kunci : Pengawasan, Izin, Keimigrasian, WNA

Actions (login required)

View Item