PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUAL BELI HEWAN YANG DILINDUNGI DI KOTA SIBOLGA (STUDI PUTUSAN NO.34/PID.B/2014/PN.SBG)

MUHAMAD IBNU ADE PUTRA, MUHAMAD IBNU ADE PUTRA (2018) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUAL BELI HEWAN YANG DILINDUNGI DI KOTA SIBOLGA (STUDI PUTUSAN NO.34/PID.B/2014/PN.SBG). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text SKRIPSI ADE.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI LANDAK SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA SIBOLGA (StudiPutusan Nomor.34/Pid.B/2014/PN.Sbg) Muhamad Ibnu Ade Putra , Program Studi Ilmu Hukum, FakultasHukum, Universitas Bung Hatta. Email :Adeibnu.putra@yahoo.com 1 1 , UningPratimaratri 1 , Syafridatati ABSTRAK Satwa liar yang dilindungi diatur dalam pasal 21 ayat (2), pelanggaran terhadap Pasal 21ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Heri dan Syaiful Amri telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan nomor perkara 34/Pid.B/2014/PN.Sbg. Pelaku tindak pidana dijatuhkan hukuman penjara selama tiga bulan dan lima belas hari dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 500.000,-. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku jual beli landak sebagai satwa yang dilidungi, dalam perkara nomor 34/Pid.B/2014/PN.Sbg? 2.Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku jual beli landak sebagai satwa yang dilindungi 34/Pid.B/2014/PN.Sbg? Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hokum sekunder, bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1. Penerapan pidana terhadap pelaku jual beli landak sabagai satwa yang dilindungi pasal 1 ayat 2 dijatuhkan pidana penjara 3 bulan dan 15 hari dan pidana masingmasing sebesar Rp 500.000. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan yuridis berupa surat dakwaan, jaksa penuntut umum, alat bukti, barang bukti dan pasal 40 ayat 2 pertimbangan non yuridis berupa hal yang memberatkan karena mengganggu ekosistem dan dapat mengakibatkan punahnya satwa landak dan hal yang meringankan belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Landak, Satwa, Pidana

Actions (login required)

View Item