PERANAN RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PADANG DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA

ICHWAN YURMAN, ICHWAN YURMAN (2018) PERANAN RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PADANG DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text ICHWAN OK.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

PERANAN RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PADANG DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA Ichwan Yurman1 , Uning Pratimaratri1 , Yetisma Saini1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email : ichwanyurman03@gmail.com ABTRAK Rumah penyimpanan barang sitaan negara diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri kehakiman RI tentang tugas penyimpanan benda sitaan negara dan rampasan negara dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja rumah tahanan negara. Rupbasan kelas I Padang telah menyimpan barang bukti sitaan tindak pidana kasus korupsi berupa mobil innova. Permasalahan yang diteliti: 1) Bagaimana peranan RUPBASAN dalam penyimpanan barang bukti 2) Kendala yang ditemukan oleh RUPBASAN dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Peranan Rupbasan klas I Padang dalam melakukan penyimpanan benda sitaan negara, 2) Kendala yang ditemukan RUPBASAN dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana. Simpulan 1) Pengelolaan dilakukan RUPBASAN mulai dari Penerimaan, Penelitian, Penilaian, Pendaftaran, Penyimpanan, Pemeliharaan, Pemutasian, Pengeluaran, Pengamanan dan Pelaporan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara, kendala-kendala yang dialami RUPBASAN yakni: 1) Kendala kurangnya sumber daya manusia. 2) kendala Sarana dan Prasaran, 3) minimnya biaya perawatan dan pemeliharaan, 4) serta susahnya penyesuaian birokrasi dari Undang-undang dengan kondisi lapangan. Kata Kunci : Peran, RUPBASAN, Barang Bukti ,Tindak Pidana

Actions (login required)

View Item