PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN PANGAN ILEGAL (Studi Kasus Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Pdg.)

ORIN PUTRI NELSON, ORIN PUTRI NELSON (2018) PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN PANGAN ILEGAL (Studi Kasus Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Pdg.). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text SKRIPSWEET OPN.pdf Restricted to Repository staff only Download (967kB)

Abstract

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN PANGAN ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2016/PN PDG) Orin Putri Nelson1 , Uning Pratimaratri1 , Yetisma Saini1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail: orin.putrinelson@yahoo.co.id ABSTRAK Pengedaran pangan ilegal diatur dalam Pasal 142 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan enceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). Salah satu kasus pengedaran pangan ilegal telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara: 118/Pid.Sus/2016/PN Pdg. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana dalam perkara tindak pidana terhadap pengedaran pangan ilegal? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pengedaran pangan ilegal? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Hakim memutuskan terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 142 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda yang besarnya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan. (2) Sebelum hakim menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu yuridis dan sosiologis, dan hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 142 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kata Kunci : penerapan, pidana, pengedaran, pangan

Actions (login required)

View Item