PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TIDAK MENYETORKAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK (STUDI KASUS NO:408/Pid.B/2013/PN.PDG)

REDA RAHMAWATI, REDA RAHMAWATI (2018) PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TIDAK MENYETORKAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK (STUDI KASUS NO:408/Pid.B/2013/PN.PDG). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text SKRIPSI CD.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TIDAK MENYETORKAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK. (STUDI PUTUSAN NOMOR 408/Pid.B/2013/PN.PDG) Reda Rahmawati1 , Uning Pratimaratri1 , Maiyestati1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail: rahmawati.reda@yahoo.com ABSTRAK Tindak pidana tidak menyetorkan pajak diatur dalam Pasal 39 A ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu kasus tindak pidana tidak menyetorkan pajak telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara: 408/Pid.B/2013/PN.PDG. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah kekuatan alat bukti tindak pidana tidak menyetorkan pajak oleh wajib pajak? (2) Apa pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti terhadap tindak pidana tidak menyetorkan pajak oleh wajib pajak? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Kekuatan alat bukti tindak pidana tidak menyetorkan pajak oleh wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan terdakwa mengakui kesalahannya atas tindakan tersebut terdakwa ditahan. (2) Pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti terhadap tindak pidana tidak menyetorkan pajak oleh wajib pajak menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu: Aspek Yuridis dan Aspek Non Yuridis, hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 39 A ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Kata Kunci : pembuktian, tindak pidana, menyetorkan, pajak

Actions (login required)

View Item