PERAN SYAHBANDAR SEBAGAI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM

DARUSMAN, DARUSMAN (2018) PERAN SYAHBANDAR SEBAGAI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

[img] Text
SKRIPSI DARUSMAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Peran Syahbandar Sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Maritim Darusman1 , Yetisma Saini1 , Deswita Rosra1 1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email :darusman210795@gmail.com ABSTRAK Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan tugas di atur dalam Pasal 207 dan 208 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Kesyahbandaran Teluk Bayur menerima laporan adanya tumpahan minyak sawit akibat bocornya pipa tanki timbun milik PT Wira Inno Mas yang terjadi di laut wilayah kepelabuhan Teluk Bayur kota Padang Sumatera Barat. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah peran Syahbandar sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan tindak pidana pencemaraan laut di wilayah hukum Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan Teluk Bayur? 2) Apasajakah kendala – kendala yang ditemui oleh Syahbandar sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan tindak pidana pencemaran laut di wilayah hukum Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan Teluk Bayur? Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Peran Syahbandar sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pelayaran adalah melakukan penegakan hukum di wilayah teritorial laut baik secara administratif perijinan, maupun preventif dan represif meliputi pemberian sanksi keperdataan (ganti kerugian) dan sanksi pidana (denda dan kurungan) secara terintegrasi dengan aparat penegak hukum yang lain dalam hal terjadi pencemaran minyak di lautdan 2) kendala-kendala yang ditemui oleh syahbandar sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil 1. Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang tidak dimiliki kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang. Kata Kunci:Peran, Syahbandar, Penyidik, Pencemaran Lingkungan Maritim

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Hermanto UBH
Date Deposited: 01 Dec 2023 02:07
Last Modified: 01 Dec 2023 02:07
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/17767

Actions (login required)

View Item View Item