PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

DATI RANDA, DATI RANDA (2018) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text Skripsi DATI RANDA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( Studi Putusan No.407/PID.B/2013/PN.PDG) Dati Randa1 ,Syafridatati1 , Nurbeti1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail : Dr.ocon21@gmail.com Abstrak Tindak pidana penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada putusan No.407/PID.B/2013/PN.PDG.Amrizal yang merupakan komisaris PT. Anugrah Kencana tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari PT. Semen Padang ke Kas Negara. PT. Anugrah Kencana melakukan tindak pidana penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga melanggar Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan dikenakan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pertanggung jawaban Pidana terhadap tindak pidana Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2) Bagaimanakah cara pembuktian terhadap tindak Pidana Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, dianalisis dengan Kualitatif. Hasil penelitian. 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap penggelapan pajak pertambahan nilai dalam putusan No.407/PID.B/2013/PN.PDG adalah dengan dijatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2.061.994.642,-(dua milyar enam puluh enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan. 2) Pembuktian dari tindak Pidana Penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keterangan saksi, barang bukti dan berdasarkan Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Kata Kunci : PPN, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Penggelapan

Actions (login required)

View Item