PENERAPAN PERJANJIJIAN EKSTRADISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PERJANJIAN EKSTRADISI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA AUSTRALIA)

ELSISIA MELITA, ELSISIA MELITA (2018) PENERAPAN PERJANJIJIAN EKSTRADISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PERJANJIAN EKSTRADISI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA AUSTRALIA). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text skripsi lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENERAPAN PERJANJIAN EKSTRADISI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PERJANJIAN EKSTRADISI NEGARA DAN AUSTRALIA) 1Elsisia Melita ,1Yetisma Saini, 1Deswita Rosra 1 Program Studi Ilmu Hukum,1 Fakultas Hukum, 1Universitas Bung Hatta Email: elsisiamelita1995@yahoo.com ABSTRAK Ekstradisi secara umum diartikan sebagai proses penyerahan pelaku tindak pidana yang dilakukan secara formal dari satu negara (Negara Diminta) ke negara lain (Negara Peminta). Perjanjian ekstradisi antara Negara Indonesia dan Negara Australia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1992. AKA terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi yang melarikan diri dari Negara Indonesia ke Negara Australia. Petugas KPK membawa pulang terdakwa AKA dari Negara Australia ke Negara Indonesia. Rumusan adalah: (1) Bagaimanakah penerapan perjanjian ekstradisi antara Negara Indonesia dengan Negara Australia? (2) Apakah kendala yang ditemui oleh Negara Indonesia dan Negara Australia dalam penerapan perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi ? jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan melakukan penelitian melalui sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan (1) Penerapan perjanjian ekstradisi antara Negara Indonesia dan Negara Australia meliputi dari adanya 3(tiga) tahapan yang harus dilalui, tahapan tersebut terdiri dari Pra Ekstradisi, Proses Ekstradisi, Pelaksanaan Ekstradisi. (2) Kendala yang ditemui oleh Negara Indonesia dan Negara Australia dalam perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah adanya perbedaan hukum dan sistem hukum anatara Negara Indonesia dan Negara Australia, adanya perkembangan hukum yang berbeda dan kepentingan nasional yang bebeda. Kata Kunci: Penerapan, Perjanjian Ekstradisi, Tindak Pidana Korupsi

Actions (login required)

View Item