PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (Studi Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs dan Perkara Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm)

MUHAMMAD FREDY MALIAN, MUHAMMAD FREDY MALIAN (2018) PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (Studi Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs dan Perkara Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text Skripsi semua.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)

Abstract

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (STUDI PERKARA : NOMOR 147/Pid.SUS/2013/PN.Sbs dan NOMOR 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm Muhammad Fredy Malian1 , Uning Pratimaratri1 , Syafridatati1 1Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email : malianfredy@gmail.com ABSTRAK Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara, lebih khususnya mengatur tentang izin pertambangan mineral dan batu bara tersebut, pada faktanya masih ada oknum masyarakat yang melakukan pertambangan pasir tanpa izin, beberapa putusan perkara ialah Nomor: 147/Pid.Sus/2013/PN.Sbs dan putusan perkara No. 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm. Rumusan masalah : (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin pada putusan Nomor 147/Pid.Sus/2013 dan Nomor 97/Pid.Sus/2014? ( 2 ) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin pada putusan Nomor 147/Pid.Sus/2013 dan Nomor 97/Pid.Sus/2014?. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Data didapat dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data ialah studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan data yang diteliti : (1). penerapan pidana terhadap tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin dilakukan menuruthukum acara pidana, para pelaku diperiksa oleh penyidik kemudian jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim serta diadili dengan hukuman yang diatur dalam pasal 158 Undang- Undang No. 4 tahun 2009 (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dimulai dari unsur-unsur yang di penuhi oleh terdakwa pada pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009, serta Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal hal yang meringankan bagi terdakwa dan hal hal yang memberatkan kepada terdakwa. Kata Kunci:Penerapan, Pidana, Penambangan, Pasir

Actions (login required)

View Item