PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN PERAIRAN POLISI DAERAH SUMATERA BARAT)

IKKE LISTANTI, IKKE LISTANTI (2018) PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN PERAIRAN POLISI DAERAH SUMATERA BARAT). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

[img] Text
SKRIPSI IKKE TAN 2018 utk dijilid.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN PERAIRAN POLISI DAERAH SUMATERA BARAT) Ikke Listanti1 , Uning Pratimaratri1 , Yetisma Saini1 , Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email : ikketan1996@gmail.com ABSTRAK Kegiatan penangkapan ikan di perairan harus dilengkapi dengan surat izin penangkapan ikan yang disebut dengan SIPI. Jika ketentuan ini dilanggar diacam sanksi pidana menurut Pasal 93 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Tahun 2014-2017 terdapat 20 kasus tindak pidana perikanan, dari keseluruhan kasus tersebut ada 7 kasus tentang tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin.Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat izin?(2) Apakah hambatan-hambatan ditemui oleh Polisi Perairan Polda Sumbar dalam melakukan penegakan hukum penangkapan ikan tanpa surat izin?. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian1) Penegakan hukum oleh Polisi Perairan Kepolisian Daerah Sumbar dengan melakukan penangkapan kapal, dilakukan penyidikan terhadap kapal-kapal yang tidak memiliki SIPI dan membuat BAP kapal yang tidak memiliki SIPI.2) Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polisi Perairan Polda Sumbar dalam penegakan hukum penangkapan ikan tanpa surat izin yaitu:Sumber daya manusia dari segi pendidikan wawasan hukum dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat sangat kurang di bidang perikanan, keadaan cuaca sebab pantai barat ini mempunyai pantai yang berombak besar, sarana alat utama berupa kapal yang tidak sesuai dengan kondisi laut. Kata kunci : Penegakan hukum, Polisi Perairan, Tindak Pidana, SIPI

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Hermanto UBH
Date Deposited: 07 Dec 2023 02:39
Last Modified: 07 Dec 2023 02:39
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/17789

Actions (login required)

View Item View Item