PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENYIARAN TV KABEL BERBAYAR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI KLAS II SOLOK (STUDI PERKARA NOMOR 129/SUS/2016/PN.SLK)

ILHAM, ILHAM (2018) PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENYIARAN TV KABEL BERBAYAR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI KLAS II SOLOK (STUDI PERKARA NOMOR 129/SUS/2016/PN.SLK). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text skripsi lengkap ilham.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENYIARAN TV KABEL BERBAYAR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI KLAS II SOLOK (STUDI PERKARA NOMOR 129/SUS/2016/PN.SLK) Ilham1 , Uning Pratimaratri1 , Syafridatati1 , Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email :ilham220592@gmail.com ABSTRAK Undang-undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur permasalahan kasus tindak pidana TV kabel berbayar tanpa izin penyelenggara penyiaran. Kasus penyiaran TV kabel berbayar tanpa izin terjadi di kota Solok dan sudah diputus oleh PN klas II Solok. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyiaran TV kabel berbayar tanpa izin, (2) Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyiaran TV Kabel, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hikum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier, data yang terkumpul diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil (1). Pelaku tindak pidana penyiaran TV kabel berbayar tanpa izin dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun, (2) Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada pertimbangan secara Yuridis dan Non Yuridis. Pihak penyiaran harus lebih profesional dalam menjalankan profesinya, dan mentaati semua aturan yang telah diatur dalam undang-undang penyiaran. Kata Kunci : Penerapan, Pidana, Penyiaran, Izin Edar.

Actions (login required)

View Item