PENERAPAN PIDANA PENJARA DAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1195K/PID.SUS/2014)

MAYA SARI PUSPITA NINGSIH, MAYA SARI PUSPITA NINGSIH (2018) PENERAPAN PIDANA PENJARA DAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1195K/PID.SUS/2014). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text SKRIPSI MAYA SARI.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)

Abstract

Penerapan Pidana Penjara dan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor. 1195K/Pid.Sus/2014) Maya Sari Puspita Ningsih1 , Fitriati2 , Syafridatati1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Eka Sakti Email : mpuspitaningsih@gmail.com ABSTRAK Penerapan hukum pada tindak pidana korupsi pada putusan nomor 1195k/Pid.sus/2014), dijerat dengan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 huruf d Undang- undang No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana yang terjadi dalam putusan Nomor 1195 K/Pid.sus/2014 adalah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah penerapan pidana penjara dan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014. 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1195K/Pi.Sus/2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hsil putusan 1) Putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah agung adalah membatalkan putusan pada Pengadilan Tinggi dan mengabulkan tuntutan penuntut umum berupa pidana penjara selama 18 tahun, pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana tambahan pencabutan hak politik. 2) Pertimbangan Hakim, putusan yang ditetapkan oleh hakim telah dipertimbangkan terlebih dahulu baik dari segi yang memberatkaan maupun yang meringankan terdakwa. Kata Kunci: Pidana, Penjara, hak politik, Korupsi

Actions (login required)

View Item