PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MEMILIKI KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) (Studi Putusan Nomor. 114/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbr)

TANIA ARYULIS, TANIA ARYULIS (2018) PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MEMILIKI KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) (Studi Putusan Nomor. 114/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbr). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text skripsi tania aryulis 14-295.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)

Abstract

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MEMILIKI KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) (Studi Putusan Nomor. 114/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbr) Tania Aryulis1 , Fitriati2 , Syafridatati1 1Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 2Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Email : taryulis@gmail.com ABSTRAK Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tindak pidana yang terjadi dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbr, terdakwa melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai hasil hutan kayu. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana memiliki kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dalam putusan Nomor. 114/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbr? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku yang memiliki kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan dalam putusan Nomor. 114/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbr? Penelitian ini mengunakan metode hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan:1) terdakwa dijatuhkan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. 2) Pertimbangan hakim, putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Kata kunci: Penerapan pidana, tindak pidana, pertimbangan hakim.

Actions (login required)

View Item