PENEGAKAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ( SATPOL PP) TERHADAP PENGEMIS DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN DI KOTA PADANG

TIARA MALONA NASUTION, TIARA MALONA NASUTION (2018) PENEGAKAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ( SATPOL PP) TERHADAP PENGEMIS DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN DI KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text SKRIPSI_TIARA MALONA NASUTION_1410012111173_FAK. HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENEGAKAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ( SATPOL PP) TERHADAP PENGEMIS DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN DI KOTA PADANG Tiara Malona Nasution1 , Uning Pratimaratri1 , Syafridatati1 , 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, E- Mail : TiaraMalonaNasution@yahoo.com ABSTRAK Penegakan hukum oleh Satpol PP diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Aparat Satpol PP seringkali menghadapi kendala dalam menyelenggarakan ketertiban umum. Salah satunya adalah pengemis, dimana mereka mendapatkan penghasilan dengan cara penipuan, meminta-minta ditempat umum serta mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2012 oleh Satpol PP terhadap pengemis di Kota Padang? (2) Apa sajakah kendala yang ditemui Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 terhadap pengemis di Kota Padang? (3) Apa upaya Satpol PP untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 terhadap pengemis di Kota Padang? Jenis Penelitian Hukum Sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Analisis data adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan: 1) Penegakan Satpol PP terhadap pengemis belum menunjukan hasil yang maksimal 2) Kendala yang dihadapi Satpol PP terhadap pengemis adalah adanya yang mengkoordinasikan pengemis, sarana prasana yang tidak mendukung serta SKPD lingkungan yang belum sependapat dengan masyarakat. 3) Upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh Satpol PP terhadap pengemis yaitu memberikan pembinaan keterampilan, mental, dan ilmu pengetahuan. Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Satpol PP, Pengemis

Actions (login required)

View Item