PENEGAKAN ATAS PELANGGARAN HUKUM PERANG YANG DILAKUKAN RUSIA TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS SERANGAN RUSIA TERHADAP PENDUDUK SIPIL SURIAH

Puti, Adini and Dwi, Astuti Palupi and Syofirman, Syofyan (2020) PENEGAKAN ATAS PELANGGARAN HUKUM PERANG YANG DILAKUKAN RUSIA TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS SERANGAN RUSIA TERHADAP PENDUDUK SIPIL SURIAH. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text 104 PUTI ADINI (1610012111209) COVER.pdf Download (108kB)
	Text 104 PUTI ADINI (1610012111209) ABSTRAK.pdf Download (156kB)
	Text 104 PUTI ADINI (1610012111209) BAB I.pdf Download (411kB)
	Text 104 PUTI ADINI (1610012111209) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB)
	Text 104 PUTI ADINI (1610012111209) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text 104 PUTI ADINI (1610012111209) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text 104 PUTI ADINI (1610012111209) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (294kB)

Abstract

Pasal 51 Konvensi Jenewa menyebutkan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil harus mendapat perlindungan tidak boleh menjadi sasaran serangan, Tujuan konvensi ini agar setiap yang menjadi korban ancaman teror dilindungi sesuai dengan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949.Rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah penegakan hukum atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional?, (2) Kajian yuridis penegakan Hukum atas pelanggaran Hukum perang yang dilakukan oleh Rusia di Suriah?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Terdiri dari bahan yang digunakan adalah bahan Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, data dianalisis secara Kualitatif. Simpulan hasilpenelitian: (1) Penegakan hukum atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasionaldiatur di Criminal Tribunal For the Former Yugoslovia (ICTY), Statuta Roma 1998, Internasional Criminal Court(ICC), walaupun negara Suriah bukan negara peserta yang meratifikasi mahkamah pidana internasional, bukan berarti kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap warga Sipil suriah tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.(2) Kajian yuridis penegakan Hukum atas pelanggaran Hukum perang yang dilakukan oleh Rusia diSuriah, diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, pada Pasal 49, Pasal 50, dan dalam Protokol Tambahan II 1977 terdapat pada Pasal 85 dan Pasal 86, dalam penyelesaian penegakan hukum atas pelanggaran hukum perang disuriah belum berjalan dengan maksimal, ada kesulitan yaitu kegagalan PBB memberi sanksi terhadap Rusia sebagai pemilik Hak Veto, Organisasi Non Pemerintah di bidang Internasional dapat berperan penting melindungi korban perang yang didasarkan pada Responsibility to Protect, aspek penyelesaianya melalui pendekatan soft approach maupun hard approach, Jadi kekebalan terhadap hukum yang dimiliki oleh petinggi pemerintahan tidak berlaku. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penduduk Sipil, Hukum Humaniter Internasional

Actions (login required)

View Item