IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG DINAS PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG DALAM PENERBITAN IZIN TEMPAT HIBURAN

Silfia, Rizki Mardasari and Sanidjar, Pebrihariati and Suamperi, Suamperi (2020) IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG DINAS PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG DALAM PENERBITAN IZIN TEMPAT HIBURAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text 96 SILFIA RIZKI MARDASARI (1610012111187) COVER.pdf Download (18kB)
	Text 96 SILFIA RIZKI MARDASARI (1610012111187) ABSTRAK.pdf Download (272kB)
	Text 96 SILFIA RIZKI MARDASARI (1610012111187) BAB I.pdf Download (437kB)
	Text 96 SILFIA RIZKI MARDASARI (1610012111187) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	Text 96 SILFIA RIZKI MARDASARI (1610012111187) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text 96 SILFIA RIZKI MARDASARI (1610012111187) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text 96 SILFIA RIZKI MARDASARI (1610012111187) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (194kB)

Abstract

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pemberian informasi mengenai mekanisme pengajuan perizinan secara terpadu di Kota Padang. Pelayanan perizinan dilayani oleh Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu, pelayanan perizinan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus perizinan dengan mudah, murah, cepat atau tepat waktu, bersih, dan akurat. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah peranan pemerintah Kota Padang apabila pengusaha tidak mengurus atau memperpanjang perizinan usaha karaoke?2) Apakah upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam melakukan peninjauan terhadap perizinan mendirikan tempat hiburan berdekatan dengan rumah ibadah? Jenis penelitian adalah yuridis Sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Usaha karaoke mempunyai izin sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padang Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Pariwisata yaitu untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata, dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam 2) Upaya pemerintah dalam melakukan peninjauan terhadap perizinan mendirikan tempat hiburan berdekatan dengan rumah ibadah dengan melakukan pemeriksaan atau turun langsung kelapangan dengan melakukan razia ke tempat-tempat karoeke yang tidak sesuai dengan prosedur pendirian tempat karoeke. Kata Kunci :Implementasi, Perizinan, Pemerintahan

Actions (login required)

View Item