SINKRONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Nadila, Indrianingsih and Uning, Pratrimaratri and Febrina, Annisa (2024) SINKRONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text Cover, pengesahan, daftar isi, pendahuluan nadila.pdf Download (769kB)
	Text BAB IV dan Daftar Pusaka Nadila.pdf Download (242kB)
	Text Skripsi FH Nadila Indrianingsih 20-254....pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sinkronisasi adalah keadaan yang meselaraskan atau penyerasian peraturan perundang-undangan baik itu secara vertikal maupun secara horizontal berdasarkan sistemasi hukum. Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai landasan hukum terhadap subjek untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum. Pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerusakan tatanan perekonomian nasional. Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Aset Tekait Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Rumusan Masalah (1) Bagaimana bentuk sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dan Undang-Undang TPPU?, (2) Bagaimana urgensi perampasan aset tanpa pemidanaan pada TPPU ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat disinkronkan berdasarkan sanksi subjek dan objeknya. (2) Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang melihat dari pentingnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Actions (login required)

View Item