TINJAUAN YURIDIS PEMBEDAAN PERLAKUAN (DISKRIMINASI) KEBUDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT.

Muhammad, Abid Akri and Helmi Chandra SY, Helmi (2024) TINJAUAN YURIDIS PEMBEDAAN PERLAKUAN (DISKRIMINASI) KEBUDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Bung Hatta University.

	Text Cover, Halaman Pengesahan, Halaman Persetujuan, Abstrak, Daftar Isi dan Pendahuluan.pdf Download (833kB)
	Text BAB Kesimpulan dan Daftar Pustaka.pdf Download (183kB)
	Text Full Teks Skripsi.pdf Download (1MB)
	Image Lembar Pengesahan.jpeg Download (259kB)
	Image Lembar Persetujuan.jpeg Download (261kB)

Abstract

Negara Indonesia kaya akan berbagai macam suku dan budaya, Sumatera Barat khususnya Kepulauan Mentawai memiliki keragaman yang khas dan patut dilindungi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat dianggap diskrimasi untuk sebagian masyarakat Sumatera Barat terutama masyarakat kepulauan Mentawai. Dalam Pasal 5 huruf C hanya menjelaskan bahwa pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan Sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, dan kearifan lokal yang menunjukan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Rumusan masalah 1) Pembedaan perlakuan kebudayaan masyarakat Kepulauan Mentawai. 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif (Library research), sumber bahan hukum 1) bahan hukum primer. 2) Bahan hukum skunder, hukum tersier. 3) Bahan hukum tersier Teknik menganalisis data pengolahan analisis kualitatif. Hasil penelitian 1) Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 diatur dalam Pasal 5 C bertentangan dengan Pasal 6 F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2) Konsekuensi hukum terhadap pembedaan perlakuan Kebudayaan Masyarakat Kepulauan Mentawai melakukan Judicial review dan Usulan revisi Undang-Undang oleh DPR.

Actions (login required)

View Item