Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Sako Pusako Di Nagari Solok Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Afabil, Ray Yanaf and Zarfinal, Zarfinal (2024) Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Sako Pusako Di Nagari Solok Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text SKRIPSI AFABIL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text SKRIPSI AFABIL (COVER-BAB I)..pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI AFABIL (COVER-BAB IV-DAFTAR PUSTAKA) (1).pdf Download (347kB)

Abstract

Kerapatan Adat Nagari dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari merupakan lembaga niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat Minangkabau yang fungsinya memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan sengketa terkait sako dan pusako. Rumusan masalah: (1) bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari Kota Solok (2) bagaimanakah cara penyelesaian sengketa sako pusako melalui Kerapatan Adat Nagari Kota Solok. Jenis penelitian ini adalah empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan (1) pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari Kota Solok berjalan sesuai dengan yg tercantum didalam AD/ART KAN yakni berwenang dalam mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari, memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari, dan menyelesaikan perkara adat (2) penyelesaian sengketa sako-pusako diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat bajanjang naiak batanggo turun. Kata Kunci: Kerapatan Adat Nagari, Sengketa, Sako Pusako

Actions (login required)

View Item