FUNGSI WALI NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI DALAM MENETAPKAN PERATURAN NAGARI LUBUAK JANTAN PERIODE 2019-2023 DI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

Priya Putri, Dewinda and Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H, Sanidjar (2024) FUNGSI WALI NAGARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI DALAM MENETAPKAN PERATURAN NAGARI LUBUAK JANTAN PERIODE 2019-2023 DI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text SKIRPSI FILE PRIYA 1.pdf Download (728kB)
	Text SKIRPSI PRIYA 2.pdf Download (189kB)
	Text SKIRPSI FILE III PRIYA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat Nagari dibentuklah Pemerintahan Nagari. Menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008. Peraturan Nagari yang dibuat berdasarkan keadaan dan perkembangan masyarakat nagari. Peraturan Nagari yang dibuat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, diantaranya terdapat masyarakat yang membuang sampah ke sungai, penyakit masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini:1) Bagaimana Fungsi Wali Nagari dan BPRN dalam Menetapkan Peraturan Nagari? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi menetapkan peraturan nagari? 3) Apa saja Upaya-upaya yang dilakukan dalam menetapkan peraturan nagari? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian:1) Fungsi Wali Nagari dan BPRN sepenuhnya berfungsi dalam menetapkan peraturan nagari serta belum terlaksana secara baik dan optimal. 2) Kendala-kendala yang dihadapi wali nagari dan BPRN dalam menjalankan fungsi menetapkan peraturan adalah kurangnya koordinasi antara para pihak-pihak yang terkait, adanya perbedaan pandangan dan kultur masyarakat, dan kurangnya partisipasi Perangkat Nagari.3) Upaya-upaya yang dilakukan wali nagari dan BPRN meningkatkan koordinasi antara pihak yang terkait, melakukan sosialisasi kepada perangkat nagari, meningkatkan partisipasi perangkat nagari dalam menyusun peraturan. Kata kunci: Fungsi, Wali Nagari dan BPRN, Peraturan Nagari

Actions (login required)

View Item